Manajemen Konflik PSSI

Di Semarang, Sabtu (10/12) sore usai laga perdana PSIS (melawan Persik), Ketua Umum PSSI Djohar Arifin Husin memberi penegasan bahwa kompetisi Divisi Utama Liga Primer Indonesia adem ayem saja.

Tetap diiukuti 36 klub, dengan alasan klub-klub yang mbalelo tidak menyatakan mundur resmi dengan surat resmi. Djohar pun pede dengan PT LPIS sebagai penyelenggara sah meski belum disahkan melalui kongres tahunan PSSI.

“PSSI itu rumah bagi klub-klub, sehingga yang berhak menjalankan kompetisi hanya PSSI. Kompetisi yang digelar selain kewenangan PSSI tidak sah dan ilegal,” ujar Djohar.

Sayangnya, beberapa klub yang diklaim kembali ke PSSI tetap mengarah ke PT Liga Indonesia. Padahal, Djohar mengancam akan menurunkan pembangkang ke level di bawahnya.

“Bagi mereka yang tidak ikut kompetisi dan mbalelo, statuta jelas bahwa tim yang tidak ikut kompetisi resmi, otomatis degradasi ke level bawahnya. Yang rugi siapa? Kita semuanya,” terangnya.

Benang kompetisi semakin kusut lantaran PSSI juga dinilai tidak berjalan sesuai statuta dan hasil kongres Bali sebagai arena pengesahan program PSSI.

“PT LPIS itu bentukan PSSI. Sedangkan sesuai statuta, penyelenggara kompetisi ialah yang dipilih oleh peserta kongres. Dalam hal ini PT LI yang sudah ditunjuk dan itu bukan rekayasa. Mereka bilang ini rekayasa karena saat itu masih di bawah Nurdin Halid,” terang Asisten Manajer Persiku Irfan.

Pendapat lain, PSSI dinilai menjalankan politik pecah belah. Tidak hanya klub, tapi juga suporter dan media yang mulai terkotakkan. Berbeda saat masa penggulingan Nurdin Halid, semua pihak kompak.

“Kalau kubu PT LPIS dan PT LI tidak ada yang legowo ya akan begini terus,” tandas Manajer Persip Budi Setiawan.

Solusi? KLB pun belum tentu meluruskan benang kusut. “Kalau masih ada dikotomi AP (Arifin Panigoro) dan Bakrie akan susah. Kapan kita akan maju?” (wig/rif)